Kabar Desa

Perkuat Peran Serta Masyarakat Dalam Form Perencanaan Pembangunan Desa

TIRIS – Kecamatan Tiris menfasilitasi silaturrahim DPRD Kabupaten Probolinggo Dapil IV dalam kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa, bertempat di pendopo kecamatan pada Senin (1/8). Tujuh dari delapan orang anggota DPRD  daerah pemilih IV yang meliputi Kecamatan Tiris, Maron dan Krucil hadir sebagai narasumber.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Camat Tiris ini dilaksanakan dalam dua sesi yang masing-masing menghadirkan 8 desa.Sementara delegasi tiap desa terdiri dari 4 orang, yakni kepala desa, Ketua BPD, sekretaris desa dan tokoh masyarakat. Sesi pertama menghadirkan delegasi desa di wilayah barat, yaitu Ranugedang, Wedusan, Racek, Pesawahan, Pedagangan, Rejing, Tegalwatu, dan Tulupari.

Para narasumber sesi pertama memaparkan materi dan pokok-pokok pikiran DPRD secara berurutan dimulai dari Jon Junaedi fraksi Partai Geindra, kemudian Abdul Wahab dari fraksi PKB, lalu Waras Krisdiono fraksi PDIP, terakhir Bambang Robianto dari fraksi Partai Golkar. Materi yang disampaikan seputar fungsi legislatif, mekanisme perencanaan pembangunan desa baik yang periode enam tahunan (RPJMDes), maupun tahunan (RKPDes), serta pokok-pokok pikiran DPRD mengenai pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Waras Krisdiono yang juga anggota Komisi III, menjelaskan tentang fungsi-fungsi DPRD. “Fungsi DPRD itu ada tiga, yaitu budgeting atau penganggaran, pembuat peraturan atau legislasi, dan pengawasan.” ungkapnya. Kemudian lanjutnya, “Terbagi empat komisi, komisi I bidang pemerintahan, komisi II keuangan, komisi III pembangunan, dan komisi IV kesejahteraan.”

Seperti dua narasumber sebelumnya, Ia juga menyinggung soal dana hibah Jasmas (jaring aspirasi masyarakat) yang nilainya kecil sehinga belum mampu memenuhi harapan pemerintahan desa.

Sementara Bambang Robianto menguraikan tentang aspek pembangunan yang tidak lepas dari aspirasi. “Jalur aspirasi ini resminya ada dua. Ada jalur birokrasi, ada jalur legislatif.” urainya.

Ia menambahkan bahwa penyampaian aspirasi melalui Jalur birokrasi adalah melalui Musrenbang, dan jalur birokrasi melalui reses.

Lebih lanjut anggota Komisi IV ini menyatakan bahwa pelibatan masyarakat wajib dan dituntut harus ada, karena jangan sampai terjadi apa yang diprogramkan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat

Usai penyampaian materi, dilanjutkan dialog interaktif antara narasumber dengan audiens. Muhammad Shohi, Ketua BPD Rejing memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta dukungan DPRD agar di sekitar Desa Rejing  terdapat tower selular untuk demi kelancaran akses komunikasi dan informasi untuk keperluan peningkatan promosi produk UMKM di era digital ini.

Selanjutnya, pria aktivis organisasi kemasyarakatan ini menanyakan terkait Perbup 98/2018 tentang Pengelolaan Aset Desa yang pelaksanaannya di lapangan masih kurang pengawalan sehingga pemanfaatan tanah kas desa masih belum maksimal sebagai salah satu sektor pendapatan asli desa. Selain itu, Ia mengharapkan agar DPRD menerbitkan Perda tentang BPD dan memperhatikan kesejahteraan BPD,  RT, dan RW.

Berikutnya, Cung Slamet, Ketua BPD Racek menyampaikan harapannya agar para anggota DPRD sering-sering berkunjung atau mengadakan acara di tengah-tengah konstituennya, terutama di Desa Racek agar terjalin komunikasi yang intens.
Jon Junaedi sebagai narasumber menanggapi harapan dan pertanyaan para ketua BPD tersebut dan menyatakan dukungannya.
“Kita coba bangun sinergi dengan pihak Telkomsel bagaimana bisa melakukan ekspansi agar membangun tower selulaer di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Sebelum sesi pertama ditutup, Hosnadi, Kepala Desa Racek menyampaikan aspirasinya soal kesejahteraan kepala desa yang perlu diperhatikan, dan harapannya agar ruas jalan Racek-Jangkang segera diperbaiki mengingat pentingnya jalan tersebut bagi warga.

Pada sesi kedua yang dimulai pada pukul 13.00 WIB., giliran desa-desa di wilayah timur, yaitu Andungbiru, Tlogoargo, Andungsari, Tlogosari, Tiris, Segaran, Ranuagung, dan Jangkang yang hadir. Setelah memperkenalkan diri, para narasumber yaitu satu-persatu menyampaikann materi sebagaimana halnya narasumber sesi pertama.

Pemateri yang memaparkan materi kesemuanya anggota Komisi II, yaitu Nur Hasanah dari fraksi Partai Nasdem, Suwono dari Partai Hanura, Amin Haddar fraksi PPP, ditambah Jon Junaedi yang menggantikan Siti Maria Ulfa yang berhalangan hadir. Selesai penyampaian materi, acara dilanjutkan dialog interaktif.

Tampil sebagai penyampai aspirasi pertama pada sesi kedua ini, Sunarji, Kepala Desa Jangkang yang menjelaskan tentang jalan desa yang harus dibangun sangat sulit dituntaskan jika hanya melalui APBDes saja. Untuk itu, ia berharap adanya sumber dana lain untuk membantu percepatan pembangunan jalan tersebut.

Selain itu, juga mengenai kondisi kantor desa yang memprihatinkan namun sulit untuk dibiayai dari Dana Desa. Sementara mengenai destinasi wisata AirTerjun Tirai Bidadari, perlu adanya jaringan jalan yang mantap termasuk pada ruas utama Racek-Jangkang. Ia sangat berharap, usulan-usulan melalui berbagai jalur mendapat pengawalan dari legislatif terutama Dapil IV.
“Usulan (perbaikan) jalan yang sudah masuk dalam SIPD, mohon dikawal dengan sungguh-sungguh,” harapnya.
Sementara itu, Asrawi, Sekdes Andungbiru menyampaikan keluhan warganya, siswa-siswi yang kesulitan saat berangkat dan pulang sekolah karena kondisi jalan yang rusak berat. Berikutnya, Ia menyampaikan mengenai listrik padam yang terlalu sering padam dan adanya kabel listrik yang hanya di kaitkan ke pepohonan milik warga.

Menutup unek-uneknya, sekretaris desa paling ujung tenggara ini berharap agar perekaman KTP Elektronik (KTP-El) dapat dilakukan dengan lancar di kecamatan, serta berharap kiranya KTP-El dapat dicetak di kecamatan.

“Jikalau bisa, bagaimana KTP-El bisa tercetak di kecamatan, karena untuk Kecamatan Tiris sudah ada 9 desa yang sudah bisa melakukan pencetakan KK.

Dari keluhan dan harapan dari kedua desa, Teguh Prihantoro, Camat Tiris selaku moderator merangkum terdapat 5 hal utama yang dibahas, yaitu jalan, kantor desa, wisata, listrik dan sinyal selular.

Merespons keluhan-keluhan, satu-persatu dijelaskan oleh para narasumber yang pada intinya didukung dan akan dikomunikasikan dengan dinas terkait. Terutama terkait jalan yang merupakan program prioritas pemerintah daerah.
Menjelang kegiatan ditutup, Nemo, Kepala Desa Andungsari mempromosikan sekaligus memohon bantuan pengembangan wisata Ranu Merah. Ia berharap agar potensi wisata di wilayah Kecamatan Tiris, terutama Ranu Merah didukung serius demi meningkatkan kesejahteraan warga. [hmz]

Tentang Desa

Website Resmi Kecamatan Tiris

Social Media Official

Dapatkan informasi tercepat melalui sosmed kami.